KPPU selidiki perdagangan angkot

               MAKASSAR: Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) sedang memantau kegiatan penjualan kendaraan roda empat bermotif bundling (paket) dengan surat izin trayek dari DLLAJR Kota Makassar. KPPU menilai penjualan bundling sarat penyimpangan, mark up dan korupsi yang menguntungkan pihak tertentu.

            “KPPU tengah mempelajari laporan dan menyelidiki kegiatan yang merugikan konsumen. Seharusnya main dealer tidak melakukan penjualan bundling bersama izin trayek dengan melibatkan instansi atau dinas tertentu,” kata Kepala Kantor KPPU, Dendy kepada Bisnis, belum lama ini.

          Menurut Dendy, cara penjualan bundling bisa dimanfaatkan intansi dan dinas tertentu untuk melakukan korupsi atau mengambil keuntungan. Apalagi main dealer mendapat tekanan dari pihak intansi tertentu yang diduga melanggar pasal 5 tahun 1999 tentang persaingan usaha tidak sehat.

             Terlebih lagi kalau main dealer menetapkan satu merek kendaraan yang harus dibeli konsumen. Praktek menyimpang dari kegiatan perdagangan kendaraan, kata dia banyak dilakukan pada proses penjualan kendaraan angkutan kota (angkot) dan niaga, termasuk bus angkutan kota dalam provinsi (AKDP).

            Lebih jauh dia menjelaskan, proses perdagangan kendaraan tidak boleh diintervensi instansi dan dinas tertentu. Sementara masalah izin trayek dilakukan setelah proses penjualan kendaraan selesai antara konsumen dan main dealer.

            Bentuk pelanggaran lain yang merugikan konsumen yakni penentuan lembaga pembiayaan dan asuransi oleh main dealer secara sepihak. Proses ini mengekang kebebasan konsumen dalam menentukan sendiri lembaga pembiayaan kredit dan asuransi dalam pembelian kendaraan.

             Kegiatan yang kian marak dilakukan sejumlah main dealer kendaraan merek ternama tersebut, kata dia juga dipraktekkan pada kredit kendaraan roda dua. “Konsumen dipaksa membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan. Konsumen berhak menentukan lembaga mana yang akan memproses pembelian kendaraan. Tujuannya tidak lain agar konsumen bisa mendapat harga dan suku bunga pinjaman yang lebih murah dan masa angsuran lebih panjang dan pembayaran ringan,” ujar Dandy.

 

 //Kartel Suzuki//

 

            Dendy menambahkan, KPPU juga sudah menerima laporan soal kegiatan kartel penyaluran dan pembagian fee penjualan kendaraan roda dua merek Suzuki. Kasus kartel dilakukan main dealer kepada dealer dan jaringan penjualan.

            Jika terjadi pelanggaran kesepakatan maka  main dealer secara sepihak akan memberikan sanksi denda sebesar Rp10 juta dan menghentikan distribusi stok. “Seharusnya kalau fee diberikan tanpa batasan maka konsumen bisa mendapatkan harga lebih murah. Laporan kasus kartel Suzuki diterima KPPU sejak Februari 2008 dan sampai saat ini terus dilakukan penelitian dan jika terbukti akan dikenai sanksi,” tutur dia.

             Dampak dari kegiaran kartel internal tersebut, berimbas pada konsumen yang kesulitan mendapatkan atau membeli kendaraan secara tunai, tapi diarahkan kepada kredit. Termasuk ditekan untuk membeli tipe kendaraan dari Suzuki yang tidak laris di pasaran otomotif.

             Dia mengaku kegiatan kartel juga dipratekkan sejumlah main dealer merek kendaraan lain, seperti Yamaha dan Honda. Untuk itu KPPU sudah menyiap surat teguran kepada main dealer dengan tujuan agar tercipta perdagangan dan persaingan yang sehat. (sulfaedar)

Tinggalkan Balasan

Please log in using one of these methods to post your comment:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s